Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan agar Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk sebuah satuan tugas atau task force untuk membantu dalam proses demokratisasi di Myanmar, yang saat ini sedang dikuasai oleh junta militer.
Menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, task force tersebut akan bekerja secara khusus untuk mendampingi dan membantu mediasi antara junta militer dengan pihak CRPH atau parlemen Myanmar. Ia menyatakan bahwa keberadaan task force ini sangat penting karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih fleksibel, sehingga pemerintah juga diharapkan bisa melakukan hal yang sama dengan pendekatan diplomasi.
Putu Supadma Rudana juga mengungkapkan bahwa ia telah menghadiri Forum AIPA Caucus di Brunei Darussalam, di mana salah satu topik yang dibahas adalah resolusi mengenai Myanmar. Dalam forum tersebut, hanya sembilan dari 10 negara di ASEAN yang hadir, karena perwakilan Myanmar absen karena situasi di negara tersebut.
Ia berharap agar parlemen di ASEAN dapat membantu mempercepat tercapainya perdamaian di Myanmar dan mengembalikan negara tersebut ke jalur demokrasi. Putu Supadma Rudana juga menjelaskan bahwa DPR RI terus melakukan pertemuan dengan CRPH untuk membantu Myanmar dalam proses demokratisasi.
Topik ini juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024. Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa Indonesia akan hadir untuk mengusulkan pembentukan task force dalam pertemuan AIPA di Laos, sebagai langkah konkret untuk mendukung proses demokratisasi di Myanmar.
Selain itu, ia juga menyuarakan kekhawatiran terkait isu hak asasi manusia dan nasib para pengungsi di Myanmar. Dia berencana untuk mendorong task force untuk mengawal kedua isu tersebut secara komprehensif, agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Myanmar yang sedang mengalami kondisi sulit.
