Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin menyatakan bahwa rencana pembentukan Kementerian Haji masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sistem pengaturan jemaah haji Indonesia saat ini masih berjalan dengan baik. Menurutnya, pengaturan haji di Indonesia sudah ideal dengan Kementerian Agama yang tidak mengurusi pembiayaan haji, melainkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Ruhaini menjelaskan bahwa pengaturan haji melibatkan beberapa kementerian seperti Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun ada beberapa masalah kecil yang dihadapi jemaah haji Indonesia di Muzdalifah pada tahun 2023, hal tersebut disebabkan oleh peraturan di Arab Saudi, bukan karena kesalahan Indonesia.
Meskipun ada usulan pembentukan Kementerian Haji oleh beberapa pihak, Ruhaini menekankan bahwa sistem pengaturan haji di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mengoordinasikan antara berbagai kementerian terkait. Menurutnya, negara yang berlandaskan Islam memiliki karakteristik dan sistem sendiri yang tidak perlu mengadopsi negara lain.
Meskipun ada dukungan untuk pembentukan Kementerian Haji, beberapa pihak menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut aspek-aspek terkait. Salah satu usulan yang muncul adalah mengubah Badan Pengelolaan Keuangan Haji menjadi sebuah Kementerian Haji. Tetapi semua hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak terkait.