Guna melancarkan Pelayanan KB Sejuta Akseptor, Hasto menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan mitra kerja lainnya.
Dia berharap kerja sama ini dapat menjadi material teaching karena banyak calon dokter dan calon bidan yang ketika lulus belum pernah memasang alat kontrasepsi.
“Material teaching ini jangan sampai dilewatkan karena banyak sekali calon-calon dokter, calon bidan yang nantinya lulus belum pernah pasang IUD, vasektomi dan tubektomi. Ini memprihatinkan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kemudian memanfaatkan material teaching untuk belajar,” paparnya.
Kepala AIPKI Pusat, Prof Dr. dr. Budi Santoso SpOG (K), menyambut baik MoU ini. Menurutnya, kerja sama yang dilandasi MoU ini akan menambah insentifikasi terhadap pelayanan kontrasepsi bagi mahasiswa.
“Ini adalah bentuk nyata ‘academic health system’. Di FK itu pendidikannya tidak terbatas. Tetapi bekerja sama dengan pusat-pusat kesehatan lainnya misalnya BKKBN, Dinkes, laboratorium. Ini agar anak didik kita mempunyai kompetensi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bali menyatakan dukungan penuh terhadap acara PSA ini dan optimis akan melebihi target akseptor yang telah ditetapkan.
“Kami janji tugas kita bersama untuk mengkoordinasikan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Kami mewakili Pemprov Bali berharap kepala pimpinan pusyankes, pimpinan PT Kedokteran, dan OPD KB bersama kades, lurah, desa adat untuk memberikan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Sekda Provinsi Bali.
“Mudah-mudahan target ini bisa dicapai secara nasional dan peringatan Harganas 2024 bisa berjalan dengan baik yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
