Ketua Harian DPP Partai Gerinda Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk tidak setuju dengan kebijakan pemberian izin kepada organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Menurut Dasco, usaha tersebut sah dan halal, sehingga tidak ada masalah bagi Prabowo untuk menyetujuinya.
Dia menegaskan bahwa pengelolaan tambang seharusnya terbuka untuk siapa saja selama tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, jika ormas keagamaan memenuhi persyaratan yang ada, mereka berhak untuk mengelola pertambangan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah 25/2024 yang mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan turunan untuk mengatur lebih lanjut penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan.
Enam wilayah tambang batu bara telah disiapkan untuk badan usaha ormas agama, termasuk lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.
