Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyatakan bahwa realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 telah mencapai 31,12 persen. Menurutnya, dana untuk Pilkada 2024 berasal dari 40 persen APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Total anggaran untuk Pilkada 2024 mencakup kebutuhan KPU sebesar Rp28,76 triliun dan Bawaslu sebesar Rp8,63 triliun. Meskipun begitu, masih ada 23 pemerintah daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), khususnya di Aceh.
Sementara itu, Kemendagri telah menyediakan anggaran untuk pengamanan Pilkada oleh Kepolisian dan TNI. Anggaran tersebut mencakup Rp898,57 miliar untuk polisi dan sekitar Rp377,62 miliar untuk TNI.
Jadwal tahapan Pilkada 2024 antara lain meliputi pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar pemilih potensial, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pemutakhiran daftar pemilih, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada 2024.
