Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, telah mengajukan permintaan kepada setiap daerah agar mengelola anggaran Pilkada 2024 dengan efektif guna mendukung terselenggaranya pesta demokrasi yang aman dan kondusif. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Yusharto juga telah berkoordinasi dengan Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) terkait kekurangan anggaran Pilkada di Kabupaten Donggala untuk memfasilitasi penyelesaiannya. Masalah pengelolaan anggaran Pilkada tidak hanya terjadi di Kabupaten Donggala, tetapi juga di daerah lainnya. Oleh karena itu, BSKDN akan memberikan asistensi kepada daerah terkait pengelolaan keuangan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
Yusharto juga menekankan pentingnya peningkatan inovasi di daerah untuk mendorong peningkatan iklim demokrasi. KPUD sebagai penyelenggara Pilkada perlu terus berinovasi agar pelaksanaannya semakin baik. Bersama dengan Kesbangpol, BSKDN akan melakukan profiling atas inovasi yang dilakukan terutama oleh KPUD untuk disebarkan melalui platform inovasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, BSKDN Kemendagri memiliki aplikasi Tuxedovation yang berisi beragam data inovasi. Aplikasi ini dapat menjadi acuan bagi daerah dalam menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. Dengan sekitar 14 ribu data inovasi, Tuxedovation dapat menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi.