Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan bahwa penggunaan dana hibah pilkada pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi Bawaslu. Dia menekankan pentingnya menyusun anggaran yang memprioritaskan kebutuhan honorarium pengawas ad hoc dan operasional kantor.
Herwyn juga meminta agar anggaran disusun untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan Pilkada 2024, termasuk isu-isu seperti netralitas ASN, politik uang, politisasi SARA, dan penggunaan artificial intelligence (AI). Kegiatan yang direncanakan harus menghasilkan output yang optimal dan efisiensi penganggaran harus diperhatikan.
Selain itu, alokasi cost sharing antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus sesuai untuk memastikan kelancaran kegiatan pengawasan Pilkada 2024. Herwyn meminta agar kedua entitas tersebut menyusun timeline pelaksanaan kegiatan hingga akhir Desember 2024 untuk memastikan penyerapan anggaran dengan baik.
Artikel ini disusun oleh Narda Margaretha Sinambela dan disunting oleh Budi Suyanto.
