Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengunjungi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, pada hari Selasa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas masa depan demokrasi bangsa dan Undang-Undang Dasar (UUD).
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan setelah pertemuan bahwa pimpinan MPR dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memiliki pandangan yang sama tentang demokrasi. Mereka menyadari bahwa pilihan demokrasi saat ini telah menjauh dari harapan para pendiri bangsa terhadap masa depan demokrasi yang sebenarnya telah diletakkan dalam dasar republik bangsa.
Bamsoet menekankan pentingnya agar masa depan demokrasi tidak terperangkap dalam mengejar angka prosedural atau transaksional. Demokrasi harus tetap berakar pada substansi yang sejati.
Pembicaraan dengan Surya Paloh juga mencakup evaluasi sistem demokrasi dan kajian mendalam terhadap Undang-Undang Dasar. Mereka membahas apakah amandemen keempat UUD sesuai dengan impian para pendiri bangsa, serta apakah sistem demokrasi saat ini lebih memberikan manfaat atau bahaya bagi masa depan bangsa.
Ketua MPR menyatakan tekad pimpinan MPR untuk memberikan rekomendasi kepada generasi pimpinan MPR selanjutnya, serta meyakinkan para ketua partai politik tentang perlunya kajian menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar.
Kunjungan pimpinan MPR ke Partai NasDem merupakan bagian dari agenda silaturahim kebangsaan. Selain Bamsoet, turut hadir Wakil Ketua MPR lainnya seperti Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, dan Amir Uskara.
Selama periode kepemimpinan saat ini, pimpinan MPR juga bertemu dengan sejumlah tokoh nasional seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, dan Sidarto Danusubroto. Mereka juga berencana bertemu dengan tokoh lainnya seperti Amien Rais, Muhaimin Iskandar, Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto.
Pimpinan MPR menegaskan pentingnya untuk mengamalkan Pancasila sebagai “way of life” bagi bangsa Indonesia, serta mencatat bahwa dunia internasional mengagumi Pancasila. Mereka juga siap melakukan revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
