Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa saatnya Indonesia memiliki Indonesian Coast Guard untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan menegakkan hukum di laut. Menurut Hadi Tjahjanto, presiden sejak tahun 2014 telah menyiapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai embrio Indonesian Coast Guard.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan harmonisasi undang-undang guna menghilangkan tumpang tindih aturan pengamanan laut. Hal ini dikatakan Hadi usai mengikuti rapat kerja bersama Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan di Jakarta.
Dalam RUU Kelautan, terdapat 11 pasal yang berkaitan dengan Bakamla. Pemerintah berharap badan tersebut dapat melakukan penyidikan terkait permasalahan laut dan kegiatan di bawah langsung presiden.
Hadi menjelaskan bahwa saat ini terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang menangani permasalahan laut dengan data masing-masing. Hal ini menyebabkan kebingungan. Dengan adanya Indonesian Coast Guard, diharapkan penanganan permasalahan laut akan lebih efisien.
Anggota Pansus RUU Kelautan, Amin, menekankan pentingnya keamanan laut dalam pembangunan sektor kelautan suatu negara. Sinergi dan koordinasi antarlembaga sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan sektor kelautan yang optimal.
Amin menambahkan bahwa beberapa negara memiliki coast guard dengan kebijakan masing-masing. Namun, ada juga negara yang berhasil mengkoordinasikan berbagai lembaga menjadi satu fungsi pengamanan laut tanpa coast guard. Kelembagaan ini dapat berada di bawah langsung presiden atau kementerian, tergantung pilihan masing-masing negara.
Diperlukan peradilan khusus yang menangani permasalahan kelautan untuk mengintegrasikan kelembagaan menjadi lembaga keamanan laut yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan keamanan laut dan mendukung pembangunan sektor kelautan yang berkualitas.