Senator Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyoroti kekhawatiran masyarakat mengenai kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk merespons dengan serius. Tapera merupakan program untuk memfasilitasi pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat yang sedang menjadi perbincangan hangat.
Sejumlah potongan gaji yang harus ditanggung pekerja, seperti Pph 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian, membuat situasi kesejahteraan pekerja menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, dengan adanya isu negatif seputar perlindungan sosial asuransi seperti ASABRI dan Jiwasraya, serta isu korupsi lainnya, membuat masyarakat menjadi skeptis.
Teras Narang berharap pemerintah tidak menambah beban masyarakat dengan kebijakan yang tidak jelas dan berdampak buruk. Terlebih lagi, menjelang pesta demokrasi seperti Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, kondisi yang kondusif sangat diperlukan.
Artikel ini disusun oleh Muhammad Arif Hidayat dan Jaya W Manurung, serta diedit oleh Tunggul Susilo.
