Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa rapat gabungan antara pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD telah menyepakati untuk membawa Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke Sidang Paripurna MPR RI pada tanggal 27 September 2024. Rancangan PPHN tersebut sudah disusun oleh Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.
Setelah melalui pembahasan oleh para fraksi dan kelompok DPD, akan dilakukan rapat gabungan lagi pada awal Juli 2024 dan pertengahan Agustus 2024. Kemudian, Rancangan PPHN akan dibawa ke Sidang Paripurna MPR RI Akhir Masa Jabatan pada akhir September 2024 sebagai bagian dari warisan dari MPR RI periode 2019-2024.
Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa PPHN akan menjadi warisan penting dari MPR RI periode sebelumnya untuk memastikan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. MPR RI periode 2024-2029 akan memilih bentuk hukum PPHN, apakah melalui UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, atau undang-undang.
Selain PPHN, MPR periode ini juga akan meninggalkan warisan berupa Rancangan Undang-Undang MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, dan Pembentukan Badan Kehormatan MPR. Para fraksi dan kelompok DPD akan kembali memperdalam naskah akademik RUU tentang MPR RI, Perubahan Tata Tertib MPR, dan konsep Pembentukan Badan Kehormatan MPR yang telah disiapkan.
Pimpinan MPR juga sedang melakukan silaturahim kebangsaan dengan mantan presiden dan wakil presiden RI, seperti Presiden Ke-6 SBY, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-11 Boediono. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas bangsa pasca Pemilu 2024 dan memperlancar proses legacy yang akan ditinggalkan oleh MPR periode sebelumnya.
