Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta Pemerintah Daerah di wilayah Papua untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka Pilkada Serentak 2024. Dia mengajak Pemerintah Daerah untuk menyediakan dukungan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, terutama di daerah yang belum memiliki kantor agar segera mencari tempat sewa atau gedung yang dapat dipinjam.
Tito Karnavian juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) guna mendukung Pilkada Serentak 2024. Dia sudah menyerahkan data DP4 seluruh Indonesia kepada Ketua KPU dua bulan lalu, termasuk data pemilih potensial untuk wilayah Papua yang telah lengkap dengan nama dan alamat.
Data DP4 untuk Papua sendiri mencakup jumlah penduduk potensial pemilih di setiap provinsi, seperti Provinsi Papua dengan 757.841 jiwa, Papua Barat 385.537 jiwa, Papua Barat Daya 437.373 jiwa, Papua Selatan 329.946 jiwa, Papua Tengah 1.077.023 jiwa, dan Papua Pegunungan 1.276.048 jiwa. Data DP4 tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Papua.
Kemendagri terus membantu KPU dalam memperbarui data DP4 mengingat perpindahan penduduk dan hal lainnya yang mempengaruhi perubahan data. Tito Karnavian juga mengingatkan pentingnya peran KPUD dalam memverifikasi data riil DP4 di lapangan.
Melalui Rakor ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan tindak lanjut untuk mempersiapkan Pilkada 2024 di Papua dengan lebih baik. Tito Karnavian juga berharap bahwa pelaksanaan Pilkada di Papua dapat berjalan aman, lancar, dan damai sebagai upaya untuk membuktikan bahwa Papua adalah bagian yang aman dalam Indonesia.