Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa negara perlu mengalokasikan anggaran untuk memastikan akses pendidikan yang terjangkau, terutama di perguruan tinggi negeri (PTN) yang berkualitas dan terjangkau.
Menanggapi pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), Muhaimin menekankan pentingnya perencanaan anggaran pendidikan yang lebih komprehensif oleh semua pihak.
“Menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau adalah kehebatan sebuah negara. Oleh karena itu, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta harus meningkatkan kualitasnya secara bersama-sama,” kata Muhaimin usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat yang kurang mampu dan yang lebih mampu secara ekonomi adalah kunci dalam pendidikan. Selain itu, sektor pendidikan harus terhubung dengan dunia industri secara berkesinambungan, bukan hanya dalam bentuk praktikum tetapi juga melalui rangkaian pendidikan yang menyeluruh.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan UKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024. Keputusan tersebut diambil setelah dialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Mendikbudristek telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Artikel ini disusun oleh Bagus Ahmad Rizaldi dan diedit oleh Budi Suyanto.
