Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyoroti dua tahapan penting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang harus diperhatikan, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Hadi menjelaskan bahwa berbagai gangguan dapat terjadi selama kedua tahapan tersebut pada pilkada serentak tahun 2024.
Dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen Polri Tahun 2024, Hadi memberikan contoh beberapa potensi gangguan selama pilkada, seperti penyelenggara pemilu yang tidak patuh pada regulasi, politik uang, ujaran kebencian, dan penyebaran kabar bohong. Hadi juga mengingatkan tentang pentingnya mewaspadai konflik di empat provinsi baru di Papua yang akan menggelar pilkada pertama kali.
Menurut analisis intelijen yang diterimanya, potensi konflik selama pilkada 2024 cenderung tinggi. Oleh karena itu, intelijen Polri harus memastikan langkah-langkah yang mereka ambil dapat mencegah konflik dan gangguan selama pemilihan kepala daerah. Hadi menekankan bahwa intelijen keamanan Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan selama pilkada 2024 dan harus mampu mengelola potensi gangguan untuk menciptakan pelaksanaan pilkada yang aman, lancar, dan damai.