Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya keakuratan data dalam pengukuran sejumlah indeks untuk memastikan hasil pengukuran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di daerah terkait. Beberapa indeks yang dikelola oleh BSKDN antara lain adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).
Yusharto menyatakan bahwa pengukuran semua indeks yang diinisiasi BSKDN harus didasarkan pada data yang valid yang ada di daerah. Hal ini penting agar tidak terjadi praktek-praktek pengukuran yang tidak objektif. Data yang akurat dalam pengukuran indeks merupakan kunci utama untuk memahami kondisi daerah dari berbagai aspek, termasuk keuangan daerah, kepemimpinan, dan inovasi.
Yusharto juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik bisa diketahui melalui hasil pengukuran indeks. Tanpa data yang valid, daerah akan kesulitan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Untuk memastikan keakuratan data, langkah-langkah strategis yang perlu diambil antara lain adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah, memaksimalkan kolaborasi antarinstansi, dan melakukan verifikasi data sebelum dilaporkan ke pemerintah pusat.
I Made Gunaja, Kepala BRIDA Provinsi Bali, juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menyamakan persepsi terhadap pengukuran indeks dan memastikan keakuratan data. Kolaborasi ini dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun terkait IPKD, IKKD, dan IID untuk meningkatkan kinerja pengelolaan inovasi daerah, keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah.
Semua pihak harus terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan komitmen bersama. Hal ini akan membantu dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.