Pemerintah akan memberikan label atau informasi khusus terhadap setiap kegiatan atau pembangunan di tanah Papua yang menggunakan dana otonomi khusus. Hal ini diungkapkan oleh anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Irene Manibuy setelah rapat pleno BP3OKP yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Irene menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana otonomi khusus akan diberikan label agar masyarakat Papua mengetahui penggunaan dana tersebut untuk pembangunan di Papua. Label tersebut akan memberikan informasi mengenai sumber dana dan tahun anggaran yang digunakan untuk membangun suatu proyek, seperti pembangunan sekolah negeri.
Pemberian label ini bertujuan agar masyarakat Papua dapat melihat secara transparan penggunaan dana otonomi khusus, mirip dengan penggunaan dana otonomi khusus di Aceh dan Yogyakarta. Saat ini, rencana induk percepatan pembangunan Papua telah disusun dan akan dilanjutkan dengan rencana aksi percepatan pembangunan Papua.
Dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua, program-program pembangunan per 5 tahun hingga tahun 2041 akan dijabarkan. Selain itu, akan diluncurkan sistem informasi percepatan pembangunan Papua agar seluruh masyarakat dapat melihat progres pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
Anggota BP3OKP Provinsi Papua, Albert Yoku, menambahkan bahwa pada tahun 2023 akan dilakukan konsolidasi terhadap regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas BP3OKP, termasuk rencana percepatan pembangunan otonomi khusus Papua hingga tahun 2041. Terkait dengan dana otonomi khusus, Albert mengemukakan bahwa transparansi penggunaan dana tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih konkret dan terbuka bagi publik.
Dengan adanya label pada setiap kegiatan yang menggunakan dana otonomi khusus, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut bisa lebih terjamin dan efektif untuk pembangunan Papua ke depannya.
