Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memberikan wewenang kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mandat tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam pembacaan hasil rekamendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.
Puan menyatakan bahwa Rakernas V PDIP telah melakukan kajian terhadap berbagai masalah yang dianggap berpotensi menimbulkan kerawanan bagi bangsa dan negara, sehingga langkah-langkah mitigasi perlu diambil untuk mencegah terjadinya krisis. Rakernas V juga menganggap pentingnya kepemimpinan partai dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan, sehingga memberikan wewenang penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan.
Dalam pidato politik pada pembukaan Rakernas V PDIP, Megawati menyatakan bahwa sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan perlu dicermati dengan mendengarkan suara dari akar rumput, sebagai cara untuk melestarikan demokrasi yang sehat. Dia juga menekankan bahwa PDIP memiliki prinsip kontrol dan penyeimbang (check and balance) dalam berpolitik, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dengan strategi dan cara yang berbeda dari partai lain.
Megawati juga menegaskan pentingnya masyarakat sipil yang kuat serta media pers yang independen dan andal sebagai penyeimbang dalam menghadapi tantangan politik di masa depan. Dia percaya bahwa demokrasi memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan.