Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia yang akan diluncurkan pada Senin pagi, bukanlah sekadar aplikasi, tetapi merupakan keterpaduan layanan.
Anas mengatakan hal tersebut dalam menghadapi peluncuran GovTech yang direncanakan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
“Iya, bukan aplikasi, tapi keterpaduan layanan. Jadi, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Presiden telah memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian sudah mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengintegrasikan tujuh layanan kementerian/lembaga ke dalam GovTech, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB.
Anas juga menyebut bahwa platform SmartASN, yang merupakan wadah kolaborasi berbasis digital untuk pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.
Dia menambahkan bahwa kementerian/lembaga tidak diperkenankan untuk membuat aplikasi baru, melainkan untuk mengintegrasikan layanan yang sudah ada.
Pada acara peluncuran GovTech, Pemerintah juga akan mengumumkan Indeks SPBE untuk seluruh kabupaten/kota dan kementerian/lembaga, sebagai ukuran kematangan digitalisasi di setiap daerah dan instansi pemerintah.
Ini adalah langkah yang diambil dalam rangka memajukan teknologi pemerintahan di Indonesia.
Referensi: ANTARA News
