Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati, menyebut bahwa dalam proses dan sistem hukum belakangan ini terjadi fenomena hukum versus hukum, di mana hukum yang mengandung kebenaran melawan hukum yang dimanipulasi. Hal ini disampaikan dalam pidato politiknya pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.
Megawati mengatakan bahwa tantangan ke depan untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan tidaklah ringan, dan menyoroti fenomena tersebut yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Ia mengekspresikan keheranannya terhadap beberapa lembaga tersebut, seperti KPU dan Bawaslu yang dinilainya kurang netral dan tidak tegas dalam menghadapi situasi. Megawati juga menyentuh kasus aktivis lingkungan, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang dipenjara karena menyoroti isu lingkungan dan dianggap menyebarkan kebohongan.
Megawati menekankan pentingnya kebenaran dalam sistem hukum dan menyerukan agar kasus seperti itu mendapatkan keadilan yang seharusnya. Rakernas V PDIP sendiri mengangkat tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya.”
Dalam kesimpulannya, Megawati menekankan untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan dan menghadapi tantangan hukum versus hukum dengan teguh dan berdasarkan kebenaran.