Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan mediasi konflik lahan sawit antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mamuang dan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berusaha menyelesaikan konflik sengketa lahan tersebut agar dapat memberikan solusi yang adil dan tidak merugikan semua pihak.
Konflik antara masyarakat dan PT Mamuang terjadi karena masyarakat melakukan panen sawit di area yang diklaim oleh perusahaan tersebut. Terdapat dugaan bahwa oknum pegawai kesatuan pengelolaan hutan (KPH) provokasi masyarakat untuk melakukan panen di area perkebunan sawit milik PT Mamuang, sehingga terjadilah konflik.
Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemkab Pasangkayu akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan damai. Mereka akan melibatkan kedua belah pihak agar bisa berdialog secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholder di Kabupaten Pasangkayu.
Pemkab Pasangkayu juga akan melakukan inventarisasi permasalahan konflik sengketa lahan tersebut sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah. Proses mediasi akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dengan harapan dapat selesai tanpa merugikan pihak manapun.
Semoga upaya mediasi yang dilakukan pemerintah bisa terwujud dan menyelesaikan konflik sengketa lahan sawit di Pasangkayu tanpa menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
