Sekretaris DPW NasDem Bali, Nyoman Winata, menyatakan bahwa kader yang tidak mendukung calon kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan diberi sanksi. Hal ini disampaikan Winata setelah penandatanganan kesepakatan 11 partai politik koalisi di Bali yang hanya akan mencalonkan satu pasangan di setiap kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan bersama.
Winata menegaskan pentingnya keselarasan antara pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung calon kepala daerah. Kesepakatan antara Partai NasDem dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Bali meliputi komitmen untuk berkoalisi sesuai dengan arahan pusat, mendukung calon gubernur dan wakil gubernur yang direstui oleh Presiden Jokowi dan Prabowo, serta mencalonkan hanya satu pasangan di setiap kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan bersama.
Partai NasDem bersama partai-partai koalisi lainnya seperti Gerindra, Golkar, PSI, PKB, Demokrat, Gelora, PBB, Garuda, dan PAN, sepakat untuk melanjutkan arahan pusat dalam Pilkada Bali 2024. Mereka juga akan melalui tahap survei untuk menentukan peluang kemenangan, namun menegaskan bahwa kader yang melanggar aturan akan diberi sanksi.
Meskipun proses menuju Pilkada Bali masih berlangsung, DPW Partai NasDem Bali sudah mengambil langkah untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka akan terus mematuhi arahan dari pusat dan melakukan survei untuk mengukur peluang kemenangan. Proses ini juga akan dibahas dalam rapat pleno pada tanggal 29 Mei di Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh Ni Putu Putri Muliantari dan disunting oleh Guido Merung. Copyright © ANTARA 2024.