Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, pembahasan tersebut telah berlangsung sejak tahun lalu dan bukan sesuatu yang baru dilakukan saat masa reses DPR.
Dasco menjelaskan bahwa pembahasan terkait revisi UU MK telah dimulai sejak Januari 2023 dan mencapai tahap pembahasan tingkat I antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023. Namun, pembahasan terhenti karena akan digelar Pemilu 2024, dan saat itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menolak revisi undang-undang tersebut.
Setelah Pemilu, koordinasi dilakukan dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang baru sehingga persetujuan antara DPR dan pemerintah atas revisi UU MK dapat diperoleh. Dasco menyebut bahwa rapat koordinasi dilakukan dengan Menko Polhukam baru pada masa reses untuk mempelajari substansi revisi dan menyetujui hasilnya.
Terkait waktunya, Dasco mengatakan bahwa RUU tersebut masih harus melalui mekanisme rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Dia juga menyebut bahwa Badan Keahlian sedang mengharmonisasi revisi tersebut, sehingga belum dapat dipastikan kapan RUU tersebut akan diparipurnakan.
Pada masa reses ini, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mewakili Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah telah menerima hasil pembahasan RUU MK dari Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan setuju untuk melanjutkan pembahasan hingga pengesahan RUU itu dalam Rapat Paripurna DPR RI.
