Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menargetkan sektor pertambangan sebagai fokus utama dalam menerapkan konsep bisnis dan hak asasi manusia (HAM) karena sektor ini rentan terhadap masalah HAM, khususnya terkait lingkungan.
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, menyatakan bahwa salah satu BUMN terkait pertambangan, yaitu PT Pertamina (Persero), telah aktif menerapkan prinsip bisnis dan HAM di perusahaan mereka, dan akan mengajak perusahaan lain untuk mengikuti jejak tersebut.
Dhahana menegaskan pentingnya penerapan bisnis dan HAM karena akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Beberapa negara juga mengharuskan barang impor untuk mematuhi standar bisnis dan HAM, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan ekspor perusahaan.
Selain sektor pertambangan, Kemenkumham juga akan memperluas penerapan bisnis dan HAM ke sektor pariwisata dan perkebunan. Restoran dan hotel yang tidak memperhatikan masalah HAM juga akan mendapatkan dampak negatif dalam pemanfaatan jasanya. Untuk itu, Kemenkumham menyediakan aplikasi PRISMA untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisis risiko pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis mereka.
Dhahana juga menekankan bahwa konsep bisnis dan HAM sudah menjadi isu global, dengan beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang telah menerapkan regulasi terkait penolakan pasokan yang tidak sesuai dengan prinsip HAM.
Secara keseluruhan, penerapan bisnis dan HAM tidak dapat dihindari dalam konteks bisnis global saat ini, karena merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan bisnis dan penghormatan terhadap HAM.
