Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan beberapa topik yang akan dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD pada 30 Mei. Beberapa topik tersebut meliputi perubahan tata tertib MPR RI, bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), perubahan UUD NRI 1945, pembuatan UU MPR, tata cara pelantikan presiden, pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, serta jenis putusan MPR setelah perubahan UUD NRI 1945.
Rapat tersebut juga menetapkan bahwa sidang paripurna MPR akhir masa jabatan akan diadakan pada 27 September. Materi perubahan Tata Tertib MPR RI yang diusulkan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, dengan perubahan substansial dan redaksional. Pasal yang berubah secara keseluruhan mencapai 88 pasal.
Selain itu, rapat gabungan juga akan membahas perlu tidaknya pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI, serta rancangan UU MPR yang berbeda dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta PPHN. Rekomendasi terkait PPHN dan UU MPR akan dihasilkan untuk dilaksanakan pada MPR berikutnya.
Rapat Pimpinan MPR RI dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR RI, seperti Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, Syarifuddin Hasan, dan Lestari Moerdijat, serta Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, Daryatmo Mardiyanto.