Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Suyono, menyatakan bahwa kebebasan penayangan jurnalisme investigasi harus dijamin dalam revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, jurnalisme investigasi merupakan produk pers yang harus dilindungi kebebasannya.
Suyono menilai bahwa anggota DPR RI perlu melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota dewan. DPR seharusnya menjadi representasi kedaulatan rakyat dan mengayomi kepentingan rakyat, terutama dalam hal legislasi.
Dalam konteks pembahasan revisi UU Penyiaran, Suyono menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembahasan. Beberapa pakar media dan lembaga pers juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.
Salah satu poin kontroversial dalam revisi RUU Penyiaran adalah larangan menyiarkan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Suyono menegaskan pentingnya media mengembangkan jurnalisme investigasi sebagai sarana informasi dan diskusi publik.
Suyono berharap agar anggota Badan Legislasi DPR RI dapat melibatkan Dewan Pers, pakar jurnalistik/penyiaran, dan organisasi profesi wartawan dalam pembahasan revisi RUU Penyiaran. Dengan demikian, diharapkan polemik terkait kontroversi revisi RUU Penyiaran dapat terselesaikan dengan baik.