Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memfokuskan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari kinerja strategis lembaga tersebut pada tahun 2024.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah memaksimalkan pengelolaan sejumlah indeks yang dicanangkan oleh lembaga tersebut. Selain itu, BSKDN juga mengadakan kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) untuk membahas isu-isu strategis dalam pemerintahan dalam negeri.
Yusharto menekankan pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dia ingin memastikan bahwa masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri program-program kerja yang menjadi target lembaga tersebut. Yusharto juga menekankan pentingnya rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada riset dan penelitian yang memiliki dasar data dan fakta di lapangan.
Lembaga ini menargetkan bahwa dua dari tiga rekomendasi kebijakan yang digunakan oleh Kemendagri berasal dari hasil rekomendasi yang dirumuskan oleh BSKDN. Yusharto menegaskan bahwa indikator ini harus dipegang teguh sebagai acuan dalam bekerja.
BSKDN juga mengimbau seluruh jajaran untuk memperhatikan tema isu strategis kebijakan yang diterapkan pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Selain itu, Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan program-program kerja yang telah ditargetkan. Dia berharap bahwa pembiayaan kegiatan tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga perlu diciptakan strategi untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari berbagai sumber lainnya.
Pada Senin (13/5), BSKDN Kemendagri mengadakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Rencana Kerja Berdasarkan Pagu Indikatif T.A. 2025 di Jakarta yang dipimpin oleh Kepala BSKDN. Langkah-langkah yang diambil ini merupakan bagian dari upaya BSKDN untuk terus meningkatkan kinerja dan memajukan pemerintahan dalam negeri.