Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyatakan bahwa Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan pandangan masyarakat apabila ingin menambah jumlah kementerian dalam kabinet.
Menurut Ujang, Prabowo harus memperhatikan kepercayaan yang telah diberikan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Penambahan kementerian yang tidak tepat bisa menimbulkan kritik dan merusak tingkat dukungan publik.
Ujang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar pemerintahan baru mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Meskipun demikian, pembagian kekuasaan adalah hal yang biasa dalam politik, terutama dalam koalisi besar di mana kepentingan partai-partai politik harus diakomodasi.
Ujang juga menyebut kemungkinan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara akan dibahas di DPR sebelum dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru. Usulan untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 untuk periode 2024-2029 mendapat tanggapan positif dari sejumlah pihak, termasuk Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang merekomendasikan penambahan tersebut untuk mengakomodasi urusan pemerintahan yang semakin kompleks. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, revisi UU sebagai langkah yang diperlukan mengingat UU yang berlaku saat ini sudah cukup lama dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
