Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Farida Kurnianingrum menyatakan bahwa penguatan peran camat dalam mengelola perbatasan negara merupakan langkah strategis untuk memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah. Menurut Farida, kecamatan memiliki peran penting dalam administrasi umum dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan konkuren.
Dalam konteks perbatasan, kecamatan menjadi wilayah kerja pemerintah pusat dalam pembangunan, terutama yang terkait dengan kedaulatan negara. Penguatan ini melibatkan evaluasi anggaran pembangunan, sinergi standar pelayanan minimal di kawasan perbatasan, dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Farida menekankan pentingnya peningkatan status kelembagaan kecamatan perbatasan. Dengan status yang lebih tinggi, kecamatan akan memiliki kekuatan dan kewenangan yang lebih besar dalam pembangunan perbatasan. Selain itu, peningkatan kompetensi teknis aparatur kecamatan dalam mengelola perbatasan juga sangat penting melalui pelatihan dan pendidikan tambahan.
Untuk mendukung tugas-tugas khusus di perbatasan, pengadaan sarana prasarana yang memadai di kecamatan perbatasan menjadi hal yang krusial. Infrastruktur yang baik memastikan camat dan stafnya dapat bekerja dengan efisien dan efektif.
Farida juga mendorong pemberian insentif kepada camat dan staf kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan perbatasan. Insentif ini dapat berupa bonus kinerja atau tunjangan tambahan. Alokasi anggaran khusus dari APBN atau APBD juga diperlukan untuk mendukung kegiatan terkait pengelolaan perbatasan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan camat dan staf kecamatan akan merasa dihargai atas upaya mereka dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan negara.
