Prof. Muradi, seorang Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran, mengungkapkan bahwa perlu adanya peningkatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menyediakan bantuan keamanan untuk Pilkada serentak 2024. Hal ini merupakan respons terhadap perhatian yang diberikan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, kepada jajarannya untuk waspada terhadap potensi kerawanan yang dapat terjadi di 15 daerah selama berlangsungnya Pilkada 2024.
Prof. Muradi menekankan bahwa pengamanan Pilkada disediakan melalui anggaran APBN yang dikelola oleh Polri dan KPU, bukan langsung oleh TNI. Namun demikian, perbantuan dari TNI tetap diperlukan untuk mengatasi potensi kerawanan di 15 wilayah yang dianggap rawan oleh Panglima TNI.
Salah satu bentuk perbantuan yang dapat dilakukan oleh TNI adalah memastikan pengangkutan logistik Pilkada berjalan lancar. Meskipun demikian, Prof. Muradi menyatakan bahwa TNI dapat secara mandiri mengamankan Pilkada 2024 di wilayah Papua, namun tetap membutuhkan koordinasi dengan Polri.
Dalam konteks kerja sama antara TNI dan Polri, Prof. Muradi menekankan bahwa kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama dalam menghadapi ancaman kriminalitas, seperti kelompok kriminal bersenjata (KKB), maupun ancaman terhadap kedaulatan negara, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun demikian, konsep perbantuan TNI kepada Polri akan berbeda di wilayah Papua dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Sebelumnya, Dankodiklat TNI, Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah, juga menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kerawanan di 15 daerah tersebut. Instruksi tersebut disampaikan dalam Pembekalan Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2024 TNI-Polri di Jakarta.
Adapun 15 daerah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi mencakup Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
