Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpendapat bahwa diperlukan kementerian khusus yang mengelola program Makan Siang dan Susu Gratis jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Menurut Adi, urusan makan siang gratis dan susu gratis memang penting untuk dikelola oleh kementerian sendiri. Selain itu, bidang pendidikan, kebudayaan, dan riset juga seharusnya memiliki kementerian tersendiri, bukan tergabung dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia.
Adi menekankan bahwa urusan riset harus menjadi kementerian tersendiri, begitu pula dengan kebudayaan dan pendidikan. Menurutnya, dengan memisahkan bidang-bidang ini, akan menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan dan pelayanan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menganggap wajar jika jumlah kementerian diperbanyak mengingat Indonesia merupakan negara yang besar dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Menurutnya, penambahan jumlah kementerian akan memperbaiki pemerintahan dan pelayanan publik mengingat Indonesia memiliki target dan tantangan yang besar.
Habiburokhman juga tidak membantah kabar bahwa Prabowo Subianto berencana membentuk 40 kementerian. Namun, dia menegaskan bahwa ide tersebut bukan hanya untuk kepentingan politik partai pendukung Prabowo.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa penambahan jumlah kementerian seharusnya bukan untuk kepentingan politik semata.
Artikel ini ditulis oleh Narda Margaretha Sinambela dan disunting oleh D.Dj. Kliwantoro. Copyright © ANTARA 2024.
