Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa tanda-tanda sikap Calon Presiden RI Ganjar Pranowo menjadi oposisi sudah terlihat sejak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sebenarnya ‘kan sinyal-sinyalnya itu sudah muncul ketika di MK, ya, dan ketika dia ditanya, diwawancarai wartawan juga soal masuk kabinet, dia terus menolak,” kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (7/5).
Dengan Ganjar menyatakan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan selama 5 tahun ke depan, menurut Cecep, hal ini akan memiliki dampak positif pada demokrasi di Indonesia.
“Tentu baik untuk demokrasi sebenarnya, bagaimana terdapat kepuasan dalam sistem presidensial ini, ada pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan. Jadi bagus, enggak semuanya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi ada pihak-pihak yang di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Cecep juga menyebutkan bahwa sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar dapat memberikan keseimbangan dalam demokrasi dalam beberapa tahun ke depan.
“Mungkin Ganjar punya massa yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawasi, ya, kalau menyeimbangkan, dia sendiri ‘kan bagian dari masyarakat sipil,” katanya.
Ganjar sebelumnya telah menyatakan bahwa ia akan menjadi oposisi terhadap Kabinet Prabowo-Gibran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan tetap terjaga.
“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.
Ganjar menambahkan, “Akan tetapi, saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar.”
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mendukung sikap Ganjar sebagai oposisi, menyebutnya sebagai sikap kenegarawanan yang sangat baik.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Hadianto menyatakan bahwa keputusan partai untuk bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi terhadap pemerintah mendatang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024.
