Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman memberikan pandangan positif terkait isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang. Menurutnya, melibatkan banyak orang dalam pemerintahan adalah sesuatu yang bagus karena Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan banyak tenaga untuk bekerja.
Habiburokhman menegaskan bahwa pengembangan jumlah kementerian bukanlah upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik, melainkan untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh negara. Dia menyatakan bahwa penentuan besaran kabinet merupakan hak prerogatif presiden, dalam hal ini Prabowo sebagai presiden terpilih.
Sementara itu, Habiburokhman menepis penilaian bahwa peningkatan jumlah kementerian hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Menurutnya, hal tersebut merupakan cara berpikir yang salah, namun menjadi masukan bagi pihaknya.
Dia juga menekankan bahwa keputusan terkait besaran kabinet sepenuhnya merupakan wewenang dari presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo. Habiburokhman mengatakan bahwa Prabowo memiliki otoritas untuk menentukan formasi dan jumlah kementerian yang dianggap efektif untuk menjalankan pemerintahan.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
