Partai Demokrat menekankan pentingnya adanya satu partai besar yang menjadi oposisi dalam pemerintahan baru untuk memastikan adanya mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyatakan bahwa keberadaan oposisi diperlukan agar terdapat sistem check and balance dalam demokrasi.
Meskipun demikian, Partai Demokrat mengatakan bahwa keputusan mengenai partai mana yang akan menjadi bagian dari pemerintahan sepenuhnya bergantung pada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Beberapa partai seperti Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah berkomunikasi dengan Prabowo, namun ada indikasi bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga akan diajak untuk bergabung.
Menurut Andi, penambahan satu partai politik ke dalam koalisi pemerintahan sudah cukup untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini sejalan dengan hasil Pemilu 2024, di mana empat partai politik di Koalisi Indonesia Maju hanya mendapatkan 40 persen suara.
Di sisi lain, peneliti senior dari BRIN, Prof Lili Romli, mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan dan PKS menjadi harapan terakhir untuk menjadi oposisi di DPR. Menurutnya, keberadaan oposisi sangat penting untuk menjaga kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat seperti pada masa Orde Baru.
Dalam konteks ini, keputusan mengenai pembentukan koalisi pemerintahan dan keberadaan oposisi masih menjadi sorotan dalam politik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.