Partai Demokrat menilai pentingnya adanya satu partai besar yang menjadi oposisi di pemerintahan baru untuk memastikan adanya mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, keberadaan oposisi diperlukan agar terdapat check and balance dalam sistem demokrasi.
Meskipun demikian, Partai Demokrat menyatakan bahwa keputusan mengenai partai mana yang akan menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Prabowo telah berkomunikasi dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dikabarkan akan diajak untuk bergabung.
Andi menjelaskan bahwa penambahan satu partai politik ke pemerintahan sudah cukup untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Saat ini, empat partai politik parlemen dalam Koalisi Indonesia Maju hanya mendapatkan 40 persen suara, sehingga diperlukan tambahan koalisi untuk mencapai mayoritas.
Sebelumnya, Profesor Lili Romli dari BRIN menyatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS diharapkan menjadi oposisi terakhir di DPR agar ada kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Kekuatan oposisi di parlemen dianggap penting untuk mencegah kebijakan yang merugikan rakyat.
Dengan demikian, keberadaan oposisi di pemerintahan dianggap penting untuk menjaga keseimbangan dan kontrol dalam sistem demokrasi Indonesia.