29.5 C
Jakarta
HomePolitikKabinet Zaken untuk Pemerintahan Indonesia yang Baru

Kabinet Zaken untuk Pemerintahan Indonesia yang Baru

Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusung pasangan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rabuming Raka, saat ini sedang membahas dengan serius mengenai komposisi menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024.

Menang dengan persentase 58,6 persen dalam satu putaran, Prabowo-Gibran memiliki beban besar untuk memenuhi harapan masyarakat. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah komposisi kabinet, di mana UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian maksimal 34.

Dalam merancang komposisi kabinet, idealnya adalah memprioritaskan menteri dari kalangan profesional. Contohnya seperti Sri Mulyani (Menkeu), yang telah menjadi tulang punggung kabinet sejak era Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Sektor ekonomi, pertanian, dan pendidikan sebaiknya dikelola oleh tokoh-tokoh profesional.

Konsep kabinet zaken, yang mendaulat jajaran menteri dari kalangan ahli atau profesional di bidangnya tanpa mengutamakan representasi partai politik, bisa menjadi pilihan dalam menyusun kabinet. Konsep ini bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh Kabinet Djuanda pada tahun 1957-1959.

Dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ke depan, diperlukan talenta terbaik yang lepas dari kepentingan partai politik. Seluruh program kabinet diharapkan akan mengutamakan kemaslahatan bangsa dan negara, terutama dalam mencapai target besar menjadi negara dengan kapasitas ekonomi keempat di dunia pada Indonesia Emas 2045.

Pemerintahan baru nantinya harus menghindari kasus KKN dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dari era sebelumnya. Pilihan untuk membentuk kabinet zaken diharapkan bisa menjadi langkah terbaik menghadapi tantangan ke depan, dengan menghindari dominasi unsur partai politik yang berpotensi membebani kabinet.

Pemerintahan baru juga diharapkan untuk merespons dengan kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Kolaborasi seluruh elemen bangsa amatlah diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045.

Source link

Berita Terbaru

Berita Populer