Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan dilaksanakannya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sesuai jadwal, asalkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dapat menjamin bahwa tidak akan ada pihak yang mencoba memanipulasi proses seleksi tersebut.
Menurut Najih, penyelenggaraan seleksi CASN yang bersamaan dengan pilkada berpotensi untuk dimanipulasi sebagai upaya politis, yang dapat mengganggu netralitas ASN. Ia juga menegaskan bahwa Ombudsman sebagai pengawas eksternal telah mengingatkan akan hal ini, dan menanyakan siapa yang dapat menjamin keabsahan proses seleksi CASN.
Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PANRB sebelumnya menyatakan bahwa seleksi CASN 2024 tidak mungkin ditunda berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menurutnya, semua proses seleksi CASN tahun 2024 harus selesai paling lambat pada Desember 2024, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR RI.
Anas menjamin bahwa proses seleksi CASN tersebut akan dilakukan dengan nilai transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Semua peserta akan menjalani dua alat pemindaian wajah, dan hasil tes seleksi akan langsung terpampang di sistem yang dapat dilihat oleh semua orang, sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
Selain itu, Anas juga menyatakan bahwa calon kepala daerah yang akan berkampanye pada Pilkada 2024 tidak dapat menjanjikan pengangkatan ASN, karena Presiden telah menetapkan jumlah formasi Calon ASN tahun 2024 dan data tenaga kerja non-ASN yang akan dijadikan ASN harus masuk ke dalam data BKN. Angka kebutuhan formasi ASN tersebut telah ditetapkan sejak Januari.
Secara total, Kementerian PANRB menetapkan 1,28 juta formasi untuk rekrutmen CASN 2024, yang terdiri dari 75 kementerian dan lembaga dengan 427.850 formasi, serta 524 pemerintah daerah dengan 862.174 formasi, untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta orang secara bertahap.
