Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menunjukkan hasil dari Patroli Bersama Tahun 2023 dan 2024 yang melibatkan berbagai instansi seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan TNI Angkatan Laut.
Operasi Patroli Bersama Tahun 2024 sedang berlangsung sejak 20 Maret 2024 dan akan berlangsung selama 100 hari ke depan, atau sekitar tiga bulan. Saat menyampaikan dalam sebuah seminar di Jakarta, Pangkoarmada RI menunjukkan hasil operasi tersebut, di mana Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Lepu-861 berhasil menangkap Kapal MV Sakura yang membawa Anak Buah Kapal (ABK) asing dari Thailand dan Myanmar tanpa dokumen lengkap di perairan timur Pulau Buru, Kepulauan Riau.
Meskipun tidak dijelaskan kapan kapal tersebut ditangkap dan proses hukum apa yang diberlakukan pada kapal kargo berbendera Liberia tersebut, Pangkoarmada RI menegaskan bahwa keamanan laut merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut selalu siap untuk terlibat dalam Patroli Bersama yang dilakukan secara rutin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022.
Pangkoarmada juga mengatakan bahwa Angkatan Laut terus melaksanakan operasi bersama Bakamla dan instansi lainnya, termasuk Patroli Nasional 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 13 Tahun 2024. Patroli Bersama 2024 melibatkan berbagai kapal dari Bakamla RI, TNI AL, Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Beberapa daerah perairan yang menjadi fokus utama Patroli Bersama 2024 meliputi Aceh, Selat Malaka, Selat Singapura, Kalimantan Utara, Natuna Utara, Selat Sunda, Sulawesi, Selat Makassar, Aru, Arafuru, dan wilayah lain yang ditentukan berdasarkan dinamika ancaman yang bisa berubah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia serta menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan patroli yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek keamanan nasional.
