Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya pembangunan berbasis partisipatif sebagai strategi untuk mengatasi perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang efektif dan terarah dapat dirumuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Melalui forum musrenbang diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Yusharto menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tahun penting sebagai titik awal dalam menerapkan strategi perencanaan jangka panjang, baik secara nasional maupun daerah. Sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi fokus dalam masa transisi menuju pemerintahan baru.
Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah, seperti hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, dan dekarbonisasi.
Yusharto berharap agenda-agenda tersebut dapat disinkronkan dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan agar cita-cita Indonesia dapat tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025–2045 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025, serta Rembuk Stunting Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 29 April.
Artikel ini ditulis oleh Fath Putra Mulya dan diedit oleh Hisar Sitanggang. Copyright © ANTARA 2024.
