Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menyatakan pentingnya keberadaan PDI Perjuangan sebagai oposisi dalam pemerintahan era Prabowo-Gibran untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Menurut Surokim, PDI Perjuangan berperan sebagai penyeimbang terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
Surokim menekankan bahwa jika PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintah, maka akan terbentuk koalisi besar yang dapat mengurangi pengawasan terhadap kebijakan dan sistem pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini dianggap tidak sehat untuk iklim demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Surokim juga menyatakan bahwa jalur oposisi yang diambil oleh PDI Perjuangan merupakan upaya untuk menjaga konsistensi partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, partai tersebut perlu tetap dalam peran oposisi untuk memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Dalam konteks Pilpres 2024, PDI Perjuangan memilih untuk bersaing dengan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung oleh sembilan partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurut Surokim, bagi PDI Perjuangan yang sebelumnya berada di luar KIM, sebaiknya tetap berada dalam jalur oposisi agar tidak dianggap opportunis oleh publik.
Sebelumnya, KPU RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu Presiden 2024. Pasangan tersebut berhasil meraih suara mayoritas dan memenuhi persyaratan minimal suara di setiap provinsi di Indonesia.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 24 April 2024.
