Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Arsul Sani akan ikut menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Fajar mengatakan bahwa meskipun Arsul Sani pernah menjadi kader PPP, saat ini dia sudah menjadi hakim dan sudah disumpah, sehingga tidak masalah bagi Arsul Sani untuk ikut dalam sidang tersebut. Meskipun sebelumnya Arsul Sani menyatakan tidak ingin menangani perkara PHPU Pileg yang melibatkan PPP, MK tetap memutuskan untuk melibatkan Arsul dalam persidangan karena untuk memperlancar jalannya persidangan.
Namun, berbeda halnya dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang tidak diizinkan untuk ikut dalam perkara PHPU yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar Usman telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam sebuah perkara sebelumnya.
Sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pileg 2024 akan dimulai pada Senin (29/4) dan akan mencakup 79 perkara yang akan dibagi menjadi tiga panel persidangan. Persidangan akan dilakukan di dua ruang sidang di Gedung 1 MK dan satu ruang sidang di Gedung 2 MK. Tahapan pemeriksaan tersebut mencakup kelengkapan materi permohonan serta pengesahan alat bukti pemohon.