Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan layanan dasar masyarakat yang bersifat wajib. Hal ini dikemukakan oleh Wempi dalam acara SPM Awards 2024 di Jakarta pada Rabu (24/4).
Menurut Wempi, SPM diharapkan dapat menjamin hak-hak individu masyarakat dan memberikan akses yang memadai bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wempi juga menyampaikan bahwa tahun 2023 merupakan tahun kelima implementasi SPM, dan hasil monitoring evaluasi menunjukkan peningkatan nilai indeks rata-rata capaian SPM dari tahun ke tahun.
Dalam periode 2019-2023, terjadi kenaikan capaian SPM secara keseluruhan, mulai dari 52,53 persen pada tahun 2019 hingga mencapai 83,29 persen pada tahun 2023. Wempi berharap bahwa capaian SPM pada tahun tersebut dapat mencapai 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024.
Untuk mendukung capaian target SPM 100 persen, Wempi menyarankan agar pemerintah daerah menggunakan aplikasi pelaporan e-SPM. Aplikasi ini akan memudahkan pemda dalam melaporkan implementasi SPM dan menjadi alat monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan pemerintahan.
SPM Awards 2024 merupakan apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemda yang berhasil menerapkan SPM dengan baik. Penghargaan ini diberikan kepada 3 provinsi, 3 kabupaten, dan 3 kota terbaik di Indonesia. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur meraih penghargaan untuk kategori Provinsi Terbaik, sementara Kabupaten Bogor, Karanganyar, dan Bangka Barat meraih penghargaan untuk kategori Kabupaten Terbaik, dan Kota Makassar, Tangerang Selatan, dan Tangerang meraih penghargaan untuk kategori Kota Terbaik.