Kantor Berita ANTARA melaporkan berbagai peristiwa hukum yang terjadi pada Selasa (23/4), mulai dari tanggapan Presiden terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilpres hingga pembentukan satgas untuk memberantas judi online.
1. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa yang terpenting dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres adalah bukti bahwa tuduhan kepada pemerintah tidak terbukti secara hukum. Putusan MK menyatakan bahwa tuduhan kecurangan, intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat, dan ketidaknetralan kepala daerah terbukti tidak benar.
2. Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan adanya tren narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang terpapar terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kasus narkoba dapat dipengaruhi ke arah terorisme dan perlu diwaspadai.
3. Sebanyak 52,97 persen penghuni penjara di Indonesia merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba. Total ada 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, dengan 135.823 di antaranya terkait kasus narkoba.
4. Pakar hukum dari UGM menyebut bahwa putusan MK terkait sengketa pilpres memberikan amanat untuk melakukan sejumlah pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu. Ada perbaikan yang perlu dilakukan terhadap KPU, sistem rekapitulasi, dan Bawaslu.
5. Menko Polhukam sedang merancang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga. Langkah ini merupakan hasil dari rapat terbatas dan akan segera dilaporkan kepada Presiden.
Artikel ini disusun oleh Pewarta Fath Putra Mulya dan diedit oleh Laode Masrafi.opyright © ANTARA 2024.