Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menyoroti pentingnya dasar perencanaan pembangunan yang jelas bagi pemerintah provinsi (pemprov). Menurut Yusharto, dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan cermat dan berdasarkan fakta akan mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi yang kuat, sehingga dapat menghasilkan solusi untuk berbagai masalah di daerah.
Yusharto juga menekankan perlunya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Dia menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi daerah dan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk swasta, untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Beliau menjelaskan pentingnya pemda dalam berpedoman pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) saat menyusun perencanaan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025. Hal ini diungkapkan Yusharto dalam sambutannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Yusharto merasa optimis terkait peningkatan kualitas data dukung inovasi daerah di Provinsi Kaltara, meskipun kuantitas inovasi masih perlu ditingkatkan. Pemprov Kaltara berada di peringkat ke-23 dari 38 provinsi dengan skor 45.86 dalam laporan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2023, yang menunjukkan tingkat inovasi yang cukup.
Yusharto berharap Provinsi Kaltara dapat meningkatkan kreativitas dengan menambah jumlah laporan inovasi yang dapat diajukan ke pemerintah pusat melalui BSKDN. Dia juga menekankan pentingnya berpikir kreatif dan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
Di akhir sambutannya, Yusharto menyatakan bahwa setiap daerah memiliki tantangan pembangunan yang berbeda, namun berpikir kreatif dan terus berinovasi merupakan sikap penting bagi Pemprov Kaltara. Pelbagai tantangan tersebut dapat dihadapi dengan kemampuan berpikir untuk menciptakan solusi atas masalah yang ada.
