Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah sebagai penyelenggara roda pemerintahan. Hal ini disampaikan Anas dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Menurut Anas, reformasi birokrasi ke depan harus mencakup birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan struktur digital, kompetensi digital, dan budaya digital agar sejalan dengan transformasi digital di pemerintahan.
Anas juga menekankan pentingnya pemangkasan proses bisnis seiring dengan digitalisasi, serta perlunya menginteroperabilitaskan semua aplikasi tanpa menciptakan inovasi yang berlebihan. Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kementerian, lembaga, kabupaten, dan kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
Dalam rekrutmen ASN ke depan, akan diutamakan kualifikasi SDM yang memiliki talenta digital baik untuk ASN yang mengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maupun non-SPBE. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga perlu meningkatkan penilaian kinerja, terutama pada tingkat individu, serta memprioritaskan pembangunan MPP bagi daerah yang belum melaksanakan.
Selama musrenbang, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin juga menyatakan dukungannya terhadap digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bey menekankan perlunya infrastruktur digital berkualitas dan transformasi digital yang berkelanjutan. Musrenbang dianggap sebagai wadah penting untuk mendapatkan masukan dan strategi konkret dari berbagai pihak untuk pembangunan daerah.
