Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong peningkatan peran polisi wanita (Polwan) sebagai agen perdamaian dalam penyelesaian konflik, terutama di Papua dan dalam pasukan perdamaian luar negeri. Dia menekankan perlunya peningkatan rekrutmen Polwan hingga mencapai 30 persen dari seluruh anggota Polri pada tahun 2045 untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan orang.
Poengky juga menyoroti perlunya peningkatan jumlah Polwan yang menduduki jabatan strategis dan perwira tinggi dalam Polri. Dia menekankan bahwa potensi Polwan tidak kalah dengan Polisi Pria (Polki) dan mereka layak menduduki posisi-posisi penting dalam kepolisian. Hal ini termasuk peningkatan jumlah Polwan yang menjadi kepala satuan wilayah, seperti kapolsek dan kapolda.
Kompolnas juga mendorong adanya mekanisme perlindungan bagi Polwan agar mereka tidak rentan menjadi korban kekerasan. Selain itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk Polwan agar mereka dapat mengemban tugas dengan baik, termasuk dalam posisi yang sama dengan Polki.
Dalam upaya mengwujudkan kesetaraan gender di Polri, perlu adanya aturan yang mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan kepolisian. Poengky juga berharap agar Polwan dapat kembali menjabat sebagai kapolda dan menduduki posisi strategis lainnya dalam kepolisian.
Sejauh ini, hanya ada satu Polwan yang pernah menjabat sebagai Kapolda, yaitu Brigjen Pol. Rumiah Kartoredjo dari Banten pada tahun 2008-2010. Kompolnas menekankan pentingnya peningkatan peran dan representasi Polwan dalam institusi kepolisian untuk mencapai kesetaraan gender yang diinginkan.