Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan pelanggaran HAM berat. Dia menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir tindakan tersebut dan akan bertindak tegas terhadap OPM. Sejak saat itu, TNI dan Polri membentuk Satgas Damai Cartenz untuk memburu para pemberontak.
Pada 11 Maret 2024, Satgas Damai Cartenz berhasil melumpuhkan dua anggota aktif OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Mereka juga berhasil menangkap enam anggota OPM di lokasi tersebut. Namun, eskalasi penindakan ini menyebabkan salah satu personel terbaik TNI, Danramil Oktovianus Sogalrey, gugur akibat dibunuh oleh anggota OPM.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, menegaskan bahwa tindakan OPM merupakan pelanggaran HAM berat. Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, juga menganggap masalah ini sangat serius dan memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk rapat tertutup guna membahas strategi penindakan terhadap OPM.
Dukungan politik juga diharapkan dalam menangani OPM. Keputusan politik yang kuat dan kesamaan pendapat antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menegaskan komitmen negara dalam menindak OPM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM dan menuntut pemerintah untuk mengedepankan pendekatan terukur dalam penanganan konflik di Papua.
Pemerintah juga diharapkan untuk menyediakan infrastruktur yang merata di Papua, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan upaya konkret ini, disparitas antara masyarakat Papua dengan wilayah lain dapat ditekan.