Pencaker OAP Papua Barat Daya Meminta Pemerintah Provinsi Untuk Mengakomodasi 100 Persen OAP pada Penerimaan CPNS
Pencari kerja (Pencaker) orang asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa, guna menuntut pemerintah provinsi setempat untuk mengakomodasi OAP 100 persen pada penerimaan CPNS.
Aksi damai dimulai dengan titik kumpul di depan Taman Sorong City dan dilanjutkan dengan massa berarak menuju Kantor Pemprov Papua Barat Daya. Ketua Pencaker OAP Papua Barat Daya, Jolvyn Kareth, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk konkret dari upaya memperjuangkan hak-hak OAP sesuai Undang-Undang Otsus.
Pencaker OAP dari enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya menolak pembagian kuota 80 persen dan 20 persen pada penerimaan CPNS. Mereka menuntut pemerintah untuk mengakomodasi OAP sebanyak 100 persen.
Menurut Kareth, Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat asli Papua, sehingga pada penerimaan CPNS harus memprioritaskan OAP sebanyak 100 persen tanpa pembagian kuota. Meskipun Pencaker tidak berhasil menemui Penjabat Gubernur pada saat aksi tersebut, Pj Sekda Papua Barat Daya menjanjikan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pj Gubernur pada tanggal 18 April 2024.
Meski demikian, massa Pencaker tidak setuju jika aspirasi tersebut diserahkan kepada Pj Sekda terlebih dahulu sebelum sampai ke Pj Gubernur. Aksi damai ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Polresta Sorong Kota untuk menjaga keamanan dan kelancaran aksi tersebut.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
