Dukungan pemerintah pusat bagi tindakan tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) sangat penting bagi TNI dan Polri, menurut pengamat militer dan Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
Menurut Khairul Fahmi, sikap tersebut akan menjadi dasar bagi TNI/Polri untuk melaksanakan operasi besar dalam menindas OPM. “Selama tidak ada perubahan dalam kebijakan dan keputusan negara, operasi militer selain perang (OMSP) TNI di Papua akan tetap sama seperti sebelumnya,” kata Fahmi di Jakarta, Selasa.
Fahmi juga menegaskan bahwa dukungan politik harus ditunjukkan mulai dari legislatif. Kemudian, eksekutif harus merespons dukungan politik tersebut dengan kebijakan yang tegas untuk mengatasi keberadaan OPM.
Pemerintah perlu menunjukkan sikap tegas dalam menumpas kejahatan separatis dengan menggunakan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1. Selain itu, TNI juga harus digunakan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan.
Fahmi meyakini bahwa dengan sikap tegas pemerintah, keberadaan OPM dapat segera diatasi. Pemerintah juga perlu memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan memberikan layanan publik dan program pembangunan yang layak, partisipatif, dan akuntabel di Papua.
Menurut Fahmi, langkah-langkah tersebut perlu diambil untuk mengatasi kekerasan di Papua dan menciptakan kondisi yang lebih stabil.