Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr. Edi Hasibuan meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengusut dugaan penistaan agama oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Edi menegaskan perlunya proses hukum untuk menelusuri semua pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert dalam ceramahnya.
Menurut Edi, pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong yang membanding-bandingkan cara beribadah umat Islam dengan umat Kristen dianggap tidak etis. Hal ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan umat Muslim karena dianggap merendahkan ajaran Islam.
Edi menyarankan agar Pendeta Gilbert meminta maaf dan bertemu dengan tokoh-tokoh agama seperti Jusuf Kalla dan MUI. Namun, menurut Edi, permintaan maaf tidak cukup karena ceramah Pendeta Gilbert telah mencapai tingkat dugaan pelanggaran hukum.
Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menegaskan bahwa pernyataan Gilbert dalam ceramahnya telah melanggar prinsip dasar keberagaman, yang seharusnya mempromosikan harmoni dan toleransi antar umat beragama. Tindakan Gilbert dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap ajaran Islam, terutama terkait rukun Islam seperti shalat dan zakat.
Edi menyebut bahwa Pendeta Gilbert diduga melakukan penodaan terhadap agama, yang dapat dijerat dengan pasal 156a KUHP dan undang-undang PNPS no. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama. Dugaan penistaan agama ini dianggap sebagai masalah serius yang harus ditindaklanjuti secara hukum.
Sebelumnya, video ceramah Pendeta Gilbert Lumoindong yang membandingkan shalat dan zakat dengan ibadah umat Kristen viral di media sosial. Pendeta Gilbert telah meminta maaf kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla dan pimpinan MUI atas pernyataannya. Namun, sejumlah elemen masyarakat berencana melaporkan Gilbert ke polisi terkait dugaan penistaan agama.
