Pemerintah menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tanggal 16 dan 17 April untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pengaturan WFH dan WFO dilakukan dengan ketat, tetapi tetap memprioritaskan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang terkait langsung dengan pelayanan publik akan tetap menerapkan WFO sebesar 100 persen.
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa untuk instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH dapat dilakukan maksimal 50 persen dari jumlah pegawai, yang diatur oleh masing-masing instansi pemerintah dalam teknisnya.
Instansi-instansi seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar akan tetap menerapkan WFO 100 persen karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Anas juga menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan sasaran dan target kinerja organisasi di seluruh instansi pemerintah. Dia juga mengimbau agar instansi pemerintah membuka media konsultasi dan pengaduan selama libur Lebaran, serta mengajak masyarakat untuk memberikan masukan melalui portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah selama musim libur Lebaran.